JURNALSUKABUMI.COM – Sejumlah aktivis lintas generasi yang tergabung dalam Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi menggelar diskusi bertema “Gerakan Rakyat Bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi,” di The Teras Dara Restaurant & Lounge, Kota Bogor, pada Senin, 22 September 2025.
Acara ini digelar sebagai ajang konsolidasi dan bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo agar segera mengambil langkah strategis guna menyelamatkan BUMN Pertamina. Hal ini dinilai penting agar Pertamina tidak menjadi sasaran eksploitasi oleh oknum-oknum yang dapat merugikan bangsa dan negara.
Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain: Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar, Sekjen FSPPB, Sutrisno, Wasekjen FSPPB, Titok Dalimunthe, Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, Aam Abdul Salam, S.Ag, serta berbagai perwakilan organisasi aktivis, termasuk Sinergi Merah Putih, Jaringan Pergerakan Pemuda Mahasiswa dan Santri Jabar, dan Barikade ’98 Jabar.
Sutrisno, Sekjen FSPPB, menegaskan urgensi menjaga kemandirian energi nasional di tengah adanya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkembang di kalangan SPBU swasta setelah habisnya kuota impor BBM tahun ini. Ia menyoroti bahwa pemerintah telah memenuhi permintaan kuota impor BBM sebesar 110 persen dari kuota tahun sebelumnya, sehingga SPBU swasta seharusnya sudah mampu memenuhi target penjualan dan profit pada 2025.
“Yang kita perlukan adalah mengintegrasikan Pertamina kembali sebagai PN dibawah Presiden dan tidak boleh diprivatisasi, bukan menasionalisasi SPBU swasta dan Asing. Jika mereka terus memunculkan isu PHK, ini patut dipertanyakan. Secara bisnis, mereka sudah dapat keuntungan. Kalau hanya berburu untung, seharusnya mereka juga ikut berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia,” ujar Sutrisno.
Sutrisno kemudian menekankan pentingnya pemerintah untuk segera mengambil sikap strategis, dengan langkah awal melakukan nasionalisasi Pertamina agar perusahaan negara ini tidak jatuh ke tangan segelintir pihak yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi.
“Kita harus mendukung langkah pemerintah untuk menasionalisasi Pertamina. Jangan sampai energi dikuasai hanya untuk kepentingan segelintir orang,” tambahnya.
Presiden FSPPB, Arie Gumilar, memperingatkan bahwa jika kemandirian energi Indonesia gagal terwujud, pihak-pihak asing, terutama SPBU swasta, akan terus mendesak Indonesia untuk mengubah kebijakan energi demi memperluas penguasaan pasar.
“Ini adalah alarm bagi kita. Kalau kita gagal menjaga kemandirian energi, SPBU asing akan terus menekan Indonesia. Bayangkan jika mereka menguasai 30 persen pasar BBM nasional, mereka bisa mengendalikan kebijakan energi kita, bahkan mendikte harga,” kata Arie.
Arie juga menyarankan agar pengelolaan energi kembali menjadi tanggung jawab negara, seperti pada masa sebelum reformasi, ketika sektor energi menyumbang hingga 85 persen untuk APBN.
“Dulu, minyak bisa menyumbang 85 persen APBN kita. Kenapa kita tidak mengambil alih kembali? Negara harus kembali memegang kendali penuh dalam sektor energi, jangan biarkan swasta menguasai,” tegas Arie, sembari mencontohkan kesuksesan Malaysia dengan perusahaan energi negara mereka, Petronas, yang kini menjadikan Malaysia sebagai negara berdaulat di bidang energi.
“Malaysia dulu belajar tata kelola energi kepada kita. Sekarang, mereka sudah berhasil dan kita malah kalah dalam pengelolaan energi,” pungkas Arie.
Diskusi ini diakhiri dengan seruan untuk memperkuat gerakan nasional menuju kedaulatan energi, dengan menegaskan pentingnya peran negara dalam mengelola dan mengamankan sumber daya energi Indonesia demi kesejahteraan rakyat.
Redaktur: Ujang Herlan
