JURNALSUKABUMI.COM – Sejumlah petugas gabungan mendatangi korban terdampak bencana tanah bergerak di Dusun Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Senin (13/5/2024) sore.
Petugas gabungan tersebut terdiri dari Pemerintahan Desa Cijangkar didampingi Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Nyalindung.
Kepala Seksi Pelayanan Umum Deni Rusmayadi menjelaskan kedatangan petugas gabungan ke korban bencana untuk menindaklanjuti pertemuan di SD Negeri Ciherang pada Kamis 2 Mei yang membahas terkait program relokasi hunian tetap (huntap) dan pertemuan di Kantor Kecamatan Nyalindung Rabu 8 Mei.
“Kami menginventarisir kaitan dengan program relokasi huntap kepada para korban bencana,” jelas Deni kepada wartawan selesai tim gabungan mendatangi salah satu rumah di Dusun Ciherang, Senin petang.
“Saya bersama unsur Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta perwakilan kecamatan kembali menjelaskan kepada korban bencana untuk lebih jernih memilih opsi yang tentu sudah diinformasikan sebelumnya kepada masyarakat,” sambung Deni yang sebelumnya Sekretaris Desa Cijangkar.
Opsi itu sendiri, lanjut Deni, pertama relokasi ke lahan Huntap milik Pemkab Sukabumi di Kampung Pasirsalam, Desa Kertaangsana, kedua relokasi mandiri bagi korban bencana yang memiliki lahan pribadi.
Serta ketiga bantuan dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun anggaran 2023 dikembalikan lagi ke kas negara.
“Pilihan ketiga ini bukan pilihan karena bantuan dikembalikan ke kas negara,” ujar dia.
Menurut Deni saat ini hanya mengunjungi dan memberikan penjelasan kepada para korban bencana. Sedangkan untuk batas waktu memberikan pilihan agar pembangunan huntap baik relokasi ke lahan huntap di Pasirsalam maupun relokasi mandiri diberi waktu hingga akhir Mei.
“Kalau data sudah selesai, secepatnya bisa diolah,” kata dia.
Salah seorang korban bencana, Eni Suharni (52) mengatakan dikunjungi para petugas yang menjelaskan kembali mengenai 3 pilihan terkait program huntap. Sebelumnya dia pernah mendapatkan penjelasan saat hadir dalam pertemuan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di SDN Ciherang.
“Tadi dijelaskan, pada intinya disuruh memilih tiga pilihan, pertama relokasi ke huntap Pasir salam di Desa Kertaangsana, pilihan kedua relokasi mandiri dan pilihan ketiga uang bantuan BNPB Rp50juta dikembalikan ke kas negara,” kata Eni selesai menerima petugas gabungan di rumahnya di Dusun Ciherang, Senin petang.
“Untuk pilihan ketiga ini bukan menjadi pilihan buat saya. Kalaupun saya tidak memilih pilihan satu maupun yang keduapun bantuan dari BNPB tetap dikembalikan ke kas negara. Tapi saya tidak menolak bantuan BNPB ya,” sambung dia.
Menurut Eni meskipun relokasi ke Pasirsalam dengan diiming-imingi bisa dijadikan sebagai investasi, dikontrakan, tidak masalah bila tidak didiami tetap dirinya belum mempunyai pilihan. Apalagi untuk pilihan relokasi mandiri tidak memiliki lahan pribadi.
Karena ia dan keluarganya ingin tetap berkumpul bersama tetangga di wilayah Dusun Ciherang.
“Kalau saya sangat berharap program huntap ini tetap dibangunkan di lahan relokasi eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII di Kampung Baru Cibuluh,”
“Saya berharap juga kepada pejabat yang di atas yang memperjuangkan, mudah-mudahan secepatnya dibebaskan lahan di PTPNnya,” harap guru ngaji anak-anak di Dusun Ciherang ini.
Sementara itu, kunjungan petugas gabungan Desa Cijangkar dan unsur Forkopimcam Nyalindung Senin sore itu baru mengunjungi ke satu rumah korban bencana. Sejak Senin siang hingga sore hujan deras mengguyur dusun di kaki perbukitan Gunung Beser.
Padahal rencananya pada Senin ini tim petugas gabungan akan mengunjungi rumah-rumah korban bencana. Rencananya kunjungan petugas gabungan akan kembali mendatangi rumah korban bencana pada Jumat mendatang.
Bencana gerakan tanah melanda Dusun Ciherang dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Minggu 13 Desember 2020. Saat itu sedikitnya 5 rumah dilaporkan mengalami retakan kecil pada dinding dan lantai dan 5 rumah terancam.
Bencana geologi yang menerjang dusun di kaki perbukitan Gunung Beser dengan ketinggian sekitar 930 m dpl tersebut terus berlangsung. Retakan-retakan dinding rumah terus membesar, bahkan retakan meluas di lahan permukiman hingga terjadi tanah ambles.
Akhirnya BPBD Kabupaten Sukabumi menetapkan status tanggap darurat bencana (TDB) tanah bergerak di Dusun Ciherang selama sepekan, mulai 4 hingga 10 Februari 2021.
Akibat bencana geologi yang dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada musim hujan sebanyak 149 kepala keluarga 456 jiwa yang menghuni 137 unit rumah harus direlokasi ke tempat aman.
Saat ini sekitar 30 kepala keluarga yang rumahnya rusak dan terancam paling dekat sudah meninggalkan rumah dengan mendirikan hunian sementara (huntara) di tempat aman, dan mengungsi di rumah kerabat. Sedangkan ratusan jiwa dalam kategori terancam masih menempati rumah-rumahnya.
Pada perkembangannya, BPBD Kabupaten Sukabumi menetapkan 131 unit rumah direlokasi ke lahan eks HGU PTPN VIII Goal para Kampung Baru Cibuluh. Jarak dari lokasi gerakan tanah ke lahan relokasi sekitar 1 kilometer.
Untuk pembangunan huntap, masing-masing mendapatkan bantuan DSP BNPB tahun anggaran 2023 sebesar Rp50juta.
Namun pada pertemuan di Kantor Desa Cijangkar, Selasa 2 April disampaikan bahwa pembangunan huntap di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Goalpara, di Kampung Baru Cibuluh, Desa Cijangkar ilegal.
Padahal di lokasi tersebut sudah berdiri 2 kopel (4 unit rumah) dan pembangunan pondasi serta pendirian struktur besi. Selain itu lahan seluas sekitar 2 hektar sudah terbagi-bagi menjadi 131 kavling dan sudah melalui pengerjaan cut and fill oleh BPBD Kabupaten Sukabumi.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sukabumi Unang Suhendi, Tenaga Ahli BNPB Kombes Purwadi, Kepala Desa Cijangkar Heri Suherlan dan Camat Nyalindung Antono serta Forum Penyintas Bencana Ciherang.
Para penyintas bencana malahan oleh BPBD Kabupaten Sukabumi ditawari tiga pilihan. Satu, para penyintas bencana akan direlokasi ke lokasi huntap di lahan milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Blok Pasirsalam Cimenteng, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung.
Jarak dari lokasi bencana gerakan tanah Dusun Ciherang ke lahan relokasi di Blok Pasirsalam sekitar 10 kilometer.
Kedua, bagi penyintas bencana bila memiliki lahan mandiri akan dibangunkan huntap mandiri atau relokasi mandiri.
Ketiga, bila sampai Mei tidak ada progres pencairan dan pembangunan huntap yang legal sesuai aturan maka bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masing-masing Rp50 juta akan dikembalikan ke negara.
Sementara Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi Asep Rahmat Mulyana pada Senin 22 April 2024 menjelaskan terkait lahan untuk pembangunan huntap penyintas bencana Dusun Ciherang di lahan eks HGU PTPN VIII Kampung Baru masih menunggu penjelasan dari Kementrian ATR/BPN.
Pihak Pemkab Sukabumi telah mengirimkan surat kepada PTPN VIII dan Kementerian ATR/BPN untuk disposisi izin pengadaan tanah yang rencananya akan diperuntukan pembangunan huntap. Perkembangannya disposisi surat dilanjutkan ke Dirjen Pengadaan Tanah.
Redaktur: Ujang Herlan
