JURNALSUKABUMI COM – Wakil Bupati Sukabumi H.Iyos Somantri, menyatakan bahwa aparat pengawas itu merupakan mitra pemerintah. Hai itu disampaikan wabup saat membuka acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah tahun 2022, di Hotel Pangrango Sukabumi.Kamis (1/12/22).
“Aparat Pengawas adalah sebagai mitra perangkat daerah, mempunyai peran mengidentifikasi setiap permasalahan secara dini agar hasilnya bisa diinformasikan kepada kepala perangkat daerah untuk segera ditindaklanjuti,” kata Iyos.
Dia berharap, melalui acara Rakorwasda kali ini, seluruh perangkat daerah agar dalam pengelolaan anggaran di kabupaten Sukabumi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya berharap, Rakorwasda hendaknya dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi dan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Hal ini sejalan dengan tema Hari Antikorupsi se-dunia tahun 2022, yakni: Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi,” kata Fahmi.
Masih kata Iyos, dinamika tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disikapi dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran termasuk aparat pengawasan internal pemerintah.
“Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan akeselerasi program pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dinamika ini akan dapat berjalan dengan baik jika direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara optimal dalam koridor tata-kelola pemerintahan yang baik,” terangnya.
Melalui acara Rakorwasda ini kami mengharapkan kepada seluruh perangkat daerah agar dalam pengelolaan anggaran di kabupaten Sukabumi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran serta dapat bermanfaat bagi masyarakat, tambahnya.
Sementara itu dalam laporannya, H.Komarudin menjelaskan, bahwa Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah terkait dengan Peringatan Hari Anti Korupsi. Kegiatan diikuti oleh 82 Peserta dari Perangkat Daerah dan Kecamatan.
“Rakorwasda 2022 ini merupakan bentuk pembinaan inspektorat dalam rangka menjalankan PP Nomor 12/2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkolaborasi dengan BPKP Propinsi Jawa Barat untuk mewujudkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik.
Redaktur: Usep Mulyana
Komentar