JURNALSUKABUMI.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi membuka ruang diskusi bersama Dinas Sosial (Dinsos), Kantor Pos, Akademisi dan Pengamat Sosial melalui webinar Bantuan Sosial Tunai (BST).
Kegiatan tersebut di latarbelakangi mengenai virus corona atau covid-19 serta pembahasan seputar penyaluran BST yang digulirkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Provinsi, Pemerintah Daerah (Pemda) hingga tingkat desa.
“Salah satu alasan kami mengadakan webinar ini yaitu masih banyaknya pro dan kontra antara masyarakat luas terkait penyaluran Bansos hingga menimbulkan banyak pertanyaan,” ujar Sekretaris Umum HMI Cabang Sukabumi, Muhammad Mulki kepada jurnalsukabumi.com, Sabtu (13/02/2021).
Karena pada dasarnya kata dia, dampak dari kehadiran covid-19 yang sudah dirasakan satu tahun itu membuat beberapa negara, termasuk Indonesia berimbas terhadap berbagai sektor yang melemah.
“Satu di antaranya sektor ekonomi. Bahkan, solusi pemerintah hingga mengeluarkan kebijakan BST untuk meringankan beban masyarakat. Namun, yang perlu disikapi yaitu apakah sudah tepat sasaran?,” jelas Mulki yang juga Pemandu kegiatan yang digelar, Jumat (12/02/2021) itu.
Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Teja Sumirat menyatakan, bahwa kebijakan pemerintah ini meberikan manfaat yang sangat luar. Juga, terbilang sebagai solusi cepat bagi masyarakat yang terdampak covid-19.
“Kita sangat mendukung tentunya. Adapun penyaluran yang dinilai tepat sasaran atau tidaknya itu kan sesuai data yang kami terima dari tingkat desa,” sambungnya.
Terlebih, Dinsos hanya sebagai fasilitator dan menginput data yang disetorkan ke pihak Pemerintah Pusat.
“Ya, memang diakui atau tidak. Permasalah yang masih dirasakan memang ada masyarakat yang mampu tetapi masih mendapatkan. Jika dikembalikan pertanyaan kembali, yang terdampak covid-19 kan secara keseluruhan bukan masyarakat golongan bawah saja,” ulasnya.
Sementara itu, pandangan dari akademisi, Mulayawan menambahkan, persoalan bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran sebenarnya masih ada jalan ke luarnya. Diantaranya, negara mengahdirkan orang ahli IT untuk memperbaiki sistem database kependudukan, sehingga semua data masyarakat bisa diakses.
“Hari ini Indonesia sudah lama merdeka. Akan tetapi, permasalahan klasik masih berkembang yaitu tentang valisidasi data masyarakat. Padahal, seharusnya sistem database masyarakat untuk mengetahui taraf ekonomi, kerja atau tidak dan lain-lainnya sudah harus canggih,” cetusnya.
“Semoga kegiatan tersebut menjadi titik temu dan menemukan solusi yang kongkrit untu permasalah yang sudah membumi dalam Bansos tersebut dan ucapan terima kasih kepada tamu undangan, DPP KNPI yang sudah mefasilitasi kegiatan ini segenap panitia dan terkhusus kepada HMI Cabang Sukabumi yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini,” ucap Ketua Pelaksana, Jajat MS.
Redaktur: Ujang Herlan
Komentar