Dugaan Izin Pengangkutan Ore Nikel Ilegal, Forsemesta Bakal Laporkan Syahbandar Kolaka ke Bareskrim Polri

Selasa, 22 Juni 2021 - 20:17 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSUKABUMI.COM – Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) akan melaporkan Syahbandar Kolaka, Sulawesi Tenggara ke Bareskrim Polri. Rencana ini berkaitan dengan penerbitan surat izin berlayar dan surat perintah olah gerak pada terminal khusus angkutan pengangkutan ore nikel di beberapa perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara.

Presidium Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (FORSEMESTA), Ahmad Iswanto, mengatakan laporan ke Bareskrim akan disampaikan pada Jumat mendatang. Ahmad mengatakan apa yang dilakukan Syahbandar Kola menyalahi aturan tentang pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub).

“Jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 297 ayat (2) dan Pasal 339 ayat (1). Serta Peraturan Mentri Perhubungan (Permenhub) Nomor 20 Tahun 2017, Pasal 8 dan pasal 10,” ujar Ahmad, Selasa (22/6/2021).

Ia menambahkan, izin diterbitan untuk pengangkutan ore nikel di beberapa perusahaan tambang yang belum memiliki izin operasi. Tapi perusahan-perusahaan tersebut nekat beroperasi.

Ahmad menegaskan kasus dugaan pengangkutan ore nikel secara ilegal ini pihak Syahbandar diduga melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan para penambang.

Ahmad menambahkan, hasil penelusuran Forsemesta dari berbagai sumber menyebutkan, pihak Syahbandar Kolaka maupun Syahbandar Wilayah Kerja (Wilker) Kolut, yang merupakan perpanjangan tangan dari Syahbandar Kolaka, telah menerima sejumlah dana dari para penambang sebagai imbalan untuk memuluskan aktivitas pengangkutan ore nikel ilegal di Kolut.

“Selain melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri kami juga akan melaporkan Syahbandar ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) atas dugaan penyalahgunaan kewenangan,” tutup Mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina ini.

Redaktur: Mohammad Noor

Berita Terkait

Hergun Dorong Penguatan Single Identity Number, DPR RI Bersama Pemerintah Bahas RUU Adminduk
Satgas Yonarmed 13 Gencarkan Penyuluhan Narkoba di Perbatasan
Bawa 242 Atlet, Kabupaten Sukabumi Bidik 10 Besar PORPROV Jabar 2026
Sukabumi Bidik Peran Strategis Ketahanan Pangan Jawa Barat, TPID Perkuat Kerja Sama Daerah
Pemkab Sukabumi Siapkan 200 Personel Satlinmas untuk Apel Akbar Tingkat Jabar
Hergun Bersama Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif Masyarakat Sukabumi
Perkuat Demokrasi Pancasila, Bawaslu dan DPR RI Dorong Pengawasan Partisipatif Masyarakat Sukabumi
SMSI-RRI Bersatu Lawan Hoaks, Perkuat Kompetensi dan Informasi Pembangunan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:32 WIB

Hergun Dorong Penguatan Single Identity Number, DPR RI Bersama Pemerintah Bahas RUU Adminduk

Minggu, 15 November 2026 - 19:57 WIB

Satgas Yonarmed 13 Gencarkan Penyuluhan Narkoba di Perbatasan

Minggu, 8 November 2026 - 13:26 WIB

Bawa 242 Atlet, Kabupaten Sukabumi Bidik 10 Besar PORPROV Jabar 2026

Rabu, 4 November 2026 - 14:46 WIB

Sukabumi Bidik Peran Strategis Ketahanan Pangan Jawa Barat, TPID Perkuat Kerja Sama Daerah

Senin, 2 November 2026 - 15:07 WIB

Pemkab Sukabumi Siapkan 200 Personel Satlinmas untuk Apel Akbar Tingkat Jabar

Berita Terbaru

NASIONAL

Satgas Yonarmed 13 Gencarkan Penyuluhan Narkoba di Perbatasan

Minggu, 15 Nov 2026 - 19:57 WIB