Deklarasi Pers 2026: Negara Harus Hadir Jaga Media dan Demokrasi

Senin, 9 Februari 2026 - 19:25 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALSILUKABUMI.COM – Dewan Pers bersama sejumlah organisasi pers mendeklamasikan Deklarasi Pers Nasional 2026. Deklarasi tersebut, antara lain mendesak pemerintah dan DPR RI menetapkan karya jurnalistik sebagai karya yang dilindungi hak cipta. Juga mendesak platform teknologi digital, termasuk platform kecerdasan buatan (AI), untuk memberikan kompensasi yang adil dan proporsional atas penggunaan karya jurnalistik.

Deklarasi bertajuk “Pers Merdeka, Media Berkelanjutan, Demokrasi Terjaga” ini menegaskan peran pers nasional dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, sekaligus menghormati kebhinekaan serta menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya kepada publik.

Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, di Banten, Minggu (8/2/2026).

Dalam deklarasi tersebut, pers Indonesia mengakui masih menghadapi persoalan strategis, mulai dari ancaman terhadap kemerdekaan pers, keberlanjutan ekonomi perusahaan media, hingga keselamatan dan perlindungan wartawan.

“Pers nasional menjalankan peran menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran,” kata Totok membacakan isi deklarasi.

“Dalam menjalankan peran tersebut, pers nasional menghadapi masalah strategis seperti kemerdekaan pers, ancaman keberlanjutan ekonomi media, dan perlindungan pada wartawan,” lanjut dia.

Melalui deklarasi ini, pers nasional menegaskan komitmen untuk tetap bekerja secara profesional dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, pers menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kriminalisasi kerja jurnalistik serta mendesak penegakan hukum yang adil atas kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap wartawan.

Pers Indonesia juga mendorong negara untuk memberikan dukungan nyata bagi keberlanjutan industri media, antara lain melalui penyediaan infrastruktur digital, insentif fiskal dengan prinsip no tax for knowledge, pembiayaan publik yang transparan dan independen, serta pengembangan Dana Jurnalisme dan program penyehatan pers atau BEJO’s (bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri).

Redaktur: Ujang Herlan

Berita Terkait

DP3A: 233 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Sukabumi
Dua Habib Sambangi Poskab Sapujagat, Bahas Silaturahmi dan Usaha Santri
Sekda Ade Minta Percepatan Penyelesaian TKD untuk Tol Bocimi III
Hergun Dorong Penguatan Single Identity Number, DPR RI Bersama Pemerintah Bahas RUU Adminduk
750 Pesilat Meriahkan Turnamen Silat Edan Sukabumi
1.128 Pramuka Ikuti Raimuna Cabang 2026 di Bojongkokosan
Di Ajang FTBI, Bupati Ajak Pelajar kembangkan Bahasa dan Budaya Sunda Berbasis Teknologi 
TMMD ke-130 Rampung 100 Persen, Wabup Andreas Apresiasi Sinergi TNI dan Masyarakat

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:51 WIB

DP3A: 233 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Sukabumi

Selasa, 17 November 2026 - 18:42 WIB

Dua Habib Sambangi Poskab Sapujagat, Bahas Silaturahmi dan Usaha Santri

Senin, 16 November 2026 - 12:32 WIB

Hergun Dorong Penguatan Single Identity Number, DPR RI Bersama Pemerintah Bahas RUU Adminduk

Sabtu, 14 November 2026 - 19:24 WIB

750 Pesilat Meriahkan Turnamen Silat Edan Sukabumi

Jumat, 13 November 2026 - 14:51 WIB

1.128 Pramuka Ikuti Raimuna Cabang 2026 di Bojongkokosan

Berita Terbaru