JURNALSUKABUMI.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi mengusulkan dua lokasi strategis sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu eks SMKN Cipatuguran di Palabuhanratu dan lahan di Warung Ceuri, Kecamatan Cicurug.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Wawan Godawan, menjelaskan bahwa kedua lokasi yang diusulkan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang dinilai layak menjadi pusat pendidikan alternatif bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera.
“Yang di Palabuhanratu merupakan aset yang tercatat sebagai inventaris Dinsos, luasnya sekitar 7-8 hektar. Sedangkan lokasi di Warung Ceuri, Cicurug, memiliki luas 13 hektar dan sudah bersertifikat,” ungkap Wawan.
Namun, Wawan juga menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus memenuhi tujuh kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Untuk eks SMKN Cipatuguran, terdapat dua kendala yaitu legalitas lahan yang belum bersertifikat dan indeks risiko bencana, mengingat lokasinya berada di dekat pantai dan sungai, yang masuk dalam zona merah kebencanaan.
Sementara itu, lahan di Warung Ceuri, Cicurug dinilai lebih siap karena hanya tinggal menyelesaikan satu kendala, yakni kemiringan lahan. Dari tujuh kriteria, enam sudah terpenuhi.
“Kalau dari sisi legalitas, Warung Ceuri sudah bersertifikat hak milik. Kami menilai lokasi ini lebih prospektif dan siap untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang juga akan bertindak sebagai pelaksana pembangunan fisik. Proyek ini dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Juli 2025, seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Sebagai langkah awal, sebanyak 100 siswa telah terdaftar sebagai peserta didik jenjang SMP di Sekolah Rakyat angkatan pertama. Sementara pembangunan fisik belum dimulai, kegiatan pembelajaran akan digelar sementara di Sentra Phala Martha milik Kementerian Sosial, yang telah memenuhi standar fasilitas pendidikan.
“Ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kami di Dinsos berkomitmen penuh untuk mendampingi proses ini hingga tuntas,” tambah Wawan.
Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan upaya konkret untuk menjawab kesenjangan akses pendidikan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Melalui program ini, anak-anak yang sebelumnya berisiko putus sekolah akan mendapat kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang aman, layak, dan berkualitas,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
Komentar