JURNALSUKABUMI.COM – Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menegaskan Pengawasan tenaga kerja asing (TKA) harus lebih ditingkatkan. Tujuannya, agar para pekerja luar itu tidak mendominasi di Sukabumi.
Hal tersebut dilontarkan usai pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi terkait pembahasan dua rancangan peraturan daerah yang baru. Salah satunya, mengenai TKA ini.
Marwan menilai, adanya pengawasan itu agar sektor industri atau pabrik yang berada di wilayahnya tidak terus menerus menarik tenanga kerja dari luar walaupun berdampak baik bagi masyarakat sekitar.
“Walaupun bisa masuk, tapi secara kapasitas mereka orang-orang profesional yang nanti ilmunya bisa diambil juga oleh saudara-saudara kita. Jadi yang bisa dipekerjakan di sini harus profesional di bidangnya,” terangnya.
Lanjut Marwan, orang-orang profesional di bidangnya itu hanya pekerja tambang atau kontruksi. Namun, TKA pekerja garmen itu terbilang biasa saja tapi masih dipekerjakan di Sukabumi.
“Di pertambangan mereka pasti mempergunakan tenaga-tenaga asing yang memang sesuai dengan spesifikasi karena penggunaan alat masih sifatnya ada kerahasiaan, maka perlu transfer teknologi dan transfer pengetahuan yang bisa dibatasi dari umur masa kerja mereka,” tuturnya.
Bupati menilai, pemerintah daerah masih sulit memilah TKA yang legal dan ilegal, karena penemuan di lapangan yang ilegal pun berdalih masih mengurus izin.
“Kita sulit ya, menyampaikan legal atau tidaknya tetapi di telaah di lapangan, ada yang legal ada yang tidak, karena alasan mereka sedang diurus misalnya ada izin KITAS atau lainnya, karena mereka mengejar target. Insya Allah kalau yang ilegal itu pasti langsung dilakukan penertiban oleh imigrasi,” tandasnya.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
