Perlindungan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan

Sabtu, 21 November 2026 - 10:18 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis: Dr. Padlilah, S.H., M.H.

Kajian Hukum Pidana dan Hukum Lingkungan

ABSTRAK

Keberadaan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Ujung Kulon merupakan bagian penting dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang memiliki nilai ekologis, ilmiah, dan strategis bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Namun, keberadaan habitat Badak Jawa menghadapi berbagai tantangan, antara lain kerusakan ekosistem, ancaman bencana alam, aktivitas manusia, serta munculnya perdebatan mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan kemungkinan pengembangan habitat kedua melalui translokasi satwa. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai batas kewenangan negara dalam mengelola kawasan konservasi, perlindungan terhadap satwa yang terancam punah, serta kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan perusakan habitat atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan konservasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap Badak Jawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana perseorangan dan korporasi dalam tindak pidana konservasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus aktual. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksploitasi kawasan konservasi yang mengakibatkan pengurangan luas kawasan, penurunan fungsi ekologis, perubahan bentang alam, maupun kegiatan yang bertentangan dengan fungsi kawasan dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur delik. Sementara itu, translokasi Badak Jawa harus dinilai berdasarkan tujuan konservasi, dasar kewenangan, kajian ilmiah, prosedur, dan dampaknya terhadap kelangsungan spesies.

Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Perlindungan Badak Jawa bukan semata-mata perlindungan terhadap satu spesies, melainkan perlindungan terhadap keseluruhan sistem kehidupan.

Kata kunci: Badak Jawa, Ujung Kulon, hukum pidana lingkungan, konservasi, eksploitasi, translokasi, pertanggungjawaban korporasi.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang sangat besar. Kekayaan tersebut bukan hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai ekologis, sosial, budaya, dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Salah satu kekayaan hayati yang mempunyai kedudukan sangat penting adalah Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Satwa ini merupakan salah satu spesies paling langka di dunia dan keberadaannya di alam liar saat ini sangat terbatas. Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menjadi habitat utama bagi keberlangsungan spesies tersebut.

Keberadaan Badak Jawa tidak dapat dipandang hanya sebagai keberadaan individu satwa. Badak merupakan bagian dari suatu kesatuan ekosistem yang saling berhubungan antara satwa, tumbuhan, tanah, air, mikroorganisme, dan lingkungan alam.

Dalam perspektif ekologi, badak mempunyai sejumlah fungsi penting, antara lain:

1. Penyebaran benih. Badak mengonsumsi buah dan tumbuhan, kemudian membantu penyebaran biji melalui kotorannya.
2. Peremajaan vegetasi. Aktivitas makan pada pucuk dan tumbuhan tertentu turut memengaruhi dinamika pertumbuhan vegetasi.
3. Pembentukan jalur alami. Pergerakan tubuh badak dapat membuka jalur pada vegetasi yang rapat.
4. Penyuburan tanah. Kotoran badak berkontribusi terhadap siklus unsur hara dan kehidupan organisme pengurai.
5. Pembentukan kubangan. Aktivitas berkubang menciptakan mikrohabitat bagi organisme lainnya.
6. Umbrella species. Perlindungan habitat badak sekaligus membantu melindungi berbagai jenis tumbuhan dan satwa lain yang hidup dalam ekosistem yang sama.

Dengan demikian, hilangnya Badak Jawa tidak hanya berarti hilangnya satu jenis satwa, melainkan dapat menjadi bagian dari terganggunya keseimbangan ekologis yang lebih luas.

Persoalan kemudian berkembang ketika muncul perdebatan publik mengenai kemungkinan eksploitasi sumber daya alam di sekitar kawasan Ujung Kulon dan gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa melalui translokasi.

Dalam konteks ini, masyarakat berhak mempertanyakan: apakah pengembangan kegiatan ekonomi di sekitar kawasan tersebut berpotensi mengganggu ekosistem konservasi? Apakah pemindahan Badak Jawa merupakan langkah penyelamatan spesies atau justru berpotensi mengganggu keberlangsungan habitat alaminya? Bagaimana hukum pidana memberikan perlindungan terhadap satwa dan kawasan konservasi tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan fakta, kajian ilmiah, dan ketentuan hukum, bukan semata-mata berdasarkan prasangka ataupun kepentingan ekonomi.

Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam dan prinsip perekonomian nasional yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Artinya, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kepentingan generasi mendatang.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan yang secara melawan hukum merusak kawasan konservasi, menghilangkan fungsi ekologis, memburu satwa dilindungi, atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Di sinilah pentingnya membangun kesadaran bahwa satwa liar tidak mempunyai sertifikat hak milik, tidak dapat mengajukan gugatan sendiri, dan tidak mempunyai advokat yang secara langsung mewakili kepentingannya. Oleh karena itu, negara, masyarakat, akademisi, dan penegak hukum mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap satwa dan ekosistem benar-benar dilaksanakan.

Ungkapan Sunda:

“Sunda Nyaah ka Badak lain Muka Badak.”

Merupakan kritik moral terhadap setiap bentuk keserakahan manusia yang mengorbankan lingkungan hidup demi kepentingan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap Badak Jawa dan habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana konsekuensi hukum pidana terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan kawasan konservasi dan terganggunya habitat satwa dilindungi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perseorangan dan korporasi apabila terbukti melakukan tindak pidana yang mengancam kelestarian ekosistem Badak Jawa?
4. Bagaimana kedudukan translokasi Badak Jawa dalam perspektif hukum konservasi dan perlindungan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketentuan hukum pidana yang melindungi Badak Jawa dan habitat alaminya.
2. Mengidentifikasi bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana konservasi.
3. Menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan ekosistem.
4. Merumuskan prinsip perlindungan hukum terhadap Badak Jawa berdasarkan asas kehati-hatian, keberlanjutan, dan keadilan ekologis.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach).
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach).
3. Pendekatan kasus (case approach), dengan memperhatikan perkembangan kebijakan konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon.

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya, PP Nomor 7 Tahun 1999, dan peraturan terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, serta publikasi resmi pemerintah mengenai konservasi Badak Jawa.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan preskriptif untuk menemukan konstruksi perlindungan hukum pidana yang tepat. (*).

Berita Terkait

Tabungan SiBarokah Hadir di PT BPR Sukabumi, Biaya Bulanan Hanya Rp5.000
Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
Konsisten Sejak 2014, Rumah Aspirasi Heri Gunawan Hadirkan Layanan Ambulans Gratis untuk Warga Sukabumi
1.419 WBP Lapas Warungkiara Pamer Karya, Bukti Pembinaan Berbuah Positif
Sekda Ade Dorong SADAJABAR, Masalah Warga Bisa Ditangani Lebih Cepat dan Tepat Sasaran
DP3A: 233 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Sukabumi
Dua Habib Sambangi Poskab Sapujagat, Bahas Silaturahmi dan Usaha Santri
Sekda Ade Minta Percepatan Penyelesaian TKD untuk Tol Bocimi III

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 18:28 WIB

Tabungan SiBarokah Hadir di PT BPR Sukabumi, Biaya Bulanan Hanya Rp5.000

Sabtu, 21 November 2026 - 10:18 WIB

Perlindungan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan

Jumat, 20 November 2026 - 13:00 WIB

Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan

Kamis, 19 November 2026 - 22:45 WIB

Konsisten Sejak 2014, Rumah Aspirasi Heri Gunawan Hadirkan Layanan Ambulans Gratis untuk Warga Sukabumi

Kamis, 19 November 2026 - 19:57 WIB

1.419 WBP Lapas Warungkiara Pamer Karya, Bukti Pembinaan Berbuah Positif

Berita Terbaru

HEADLINE

Polisi Patroli di Exit Tol Parungkuda Malam Ini

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:57 WIB

POLITIK

Bawaslu dan KNPI Sukabumi Gandeng Pemuda Awasi Pemilu

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:15 WIB

HEADLINE

Waspada! Jalan di Balekambang Nagrak Amblas

Jumat, 20 Nov 2026 - 19:20 WIB