JURNALSUKABUMI.COM – Penurunan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak pada anggaran Kabupaten Sukabumi. DPRD Kabupaten Sukabumi bersama pemerintah daerah pun menekankan pentingnya mengalihkan belanja yang kurang prioritas ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengungkapkan penurunan anggaran tersebut bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan berkurangnya dana bagi hasil dari provinsi yang berimplikasi terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Penurunan kita itu bukan dari PAD yang berasal dari kita, tetapi ada penurunan dana bagi hasil dari provinsi. Nah, sehingga berimplikasi terhadap penurunan APBD kita. Itu hampir Rp7,4 miliar,” kata Budi, Selasa (13/10/2026).
Menurut Budi, kondisi tersebut membuat penentuan prioritas belanja menjadi penting agar program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap mendapat perhatian.
Hal itu mengemuka dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang memuat tiga agenda, yakni kesepakatan bersama atas penyempurnaan Raperda Perubahan APBD hasil evaluasi gubernur, kesepakatan Rancangan APBD 2027, serta penyampaian nota pengantar Bupati mengenai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
“Kesepakatan Perubahan APBD telah ditandatangani bersama Bupati Sukabumi. Sementara itu, Rancangan APBD 2027 yang telah disepakati akan disampaikan untuk dievaluasi Gubernur Jawa Barat sebelum memasuki tahapan berikutnya,” katanya.
Di sisi lain, DPRD juga bersiap membahas perubahan SOTK sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan. Agenda berikutnya dijadwalkan berupa penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar bupati.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengatakan penurunan anggaran tidak boleh membuat pemerintah daerah kehilangan optimisme dalam menjalankan program pembangunan.
Menurutnya, penyesuaian belanja perlu dilakukan dengan mengalihkan kegiatan yang kurang prioritas ke program yang lebih mendesak.
Ia menegaskan, sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan tetap menjadi perhatian dalam menentukan arah belanja daerah.
“Walaupun dalam APBD perubahan kita bukannya bertambah, malah berkurang dari sebelumnya, saya berharap pemerintah tetap optimistis dan bisa merealokasi kegiatan yang memang kurang prioritas menjadi kegiatan yang prioritas,” ujar Asep.
Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Ujang Herlan
Komentar