JURNALSUKABUMI.COM – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan dilaksanakan serentak ditengah pandemi covid-19 tentu memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi. Hal ini akan sangat berdampak buruk mengingat jumlah kasus penyebaran Covid-19 masih terus mengalami peningkatan.
Sehubungan dengan kondisi tersebut, Indonesia Controlling Community (ICC) yang dimoderatori oleh Ilwan F. Nehe mencoba membuka ruang diskusi secara virtual bertemakan prospek demokrasi di era normal baru, Sabtu (13/06/20) kemarin.
Salah satu pemantik, I Gede Hendra Juliana menyebutkan kekhawatirannya jika penyelenggara tidak melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap warga terkait prosedur serta tata cara pemilihan di musim pandemi, tentu hal ini bisa menjadikan penyebaran covid-19 akan semakin masif.
Selain itu, pelaksaan Pilkada di tengah pandemi ini juga akan menyebabkan naiknya anggaran Pilkada karena setiap TPS pasti membutuhkan Alat Kesehatan (Alkes) seperti Alat Pelindung Diri (APD).
“Peluang melakukan money politik bagi Pasangan Calon (Paslon) juga semakin tinggi, mengingat kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga Paslon akan memanfaatkan momentum itu untuk membeli hak suara masyarakat,” kata I Gede Hnedra disela diskusi.
Menurutnya, partisipasi masyarakat juga akan menurun. Karena masyarakat enggan mempertaruhkan kesehatan dikala Pandemi ini. “Ini soal kesehatan, sepertinya untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) berkurang karena Covid-19 belum menghilang,” ulasnya.
Hal yang lain juga disampaikan oleh Dewex Sapta Anugrah yang mengatakan bahwa situasi new normal atau peradaban baru ini merupakan tantangan baru bagi semua. Karena, hal ini berkaitan dengan masa depan bangsa.
Sebagai generasi muda, Dewex berharap ada kepedulian dan kesadaran setiap generasi untuk turut andil berpikir bagaimana nasib masyarakat partisipan yang akan terlibat dalam Pilkada nanti. Oleh karena itu, bukan hanya protokol kesehatan saja yg harus diperhatikan oleh negara dan para penyelengga Pemilu, tetapi bagaimana masa depan demokrasi Indonesia kedepan.
“Karena tantangan kita sebagai bangsa bunga hanya pandemi ini, melainkan proses demokrasi yang harus sesuai dengan azas pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Sehingga demokrasi ini tidak hanya di maknai dalam proses demokrasi politik saja”, sambung Dewex, memantik diskusi.
Menurutnya, masih ada demokrasi ekonomi yang juga harus menjadi perhatian sebagaimana azas Sosio Demokrasi, Marhaenisme yang di gagas Bung Karno.
“Sehingga capaian dalam melakukan demokrasi kedepan ini targetnya jelas, bagaimana membangun masyarakat yg berkeadilan sosial sesuai dengan amanat Pancasila,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan apakah pandemi nanti akan menimbulkan digitalisasi semacam e-voting. Sementara, infrastruktur akses internet masih belum merata dan anggaran yang terbatas.
“Hal ini pun tentunya sulit melakukan pilkada secara digital. Dengan berbagai bahan pertimbangan lainnya,” ulas Dewex.
Sementara itu, pemantik lainnya, Fauzi Priyantoro menyebutkan bahwa pelaksaan Pilkada akhir tahun 2020 perlu dipertimbangkan kembali. Menurutnya, pesta demokrasi lima tahunan itu dilaksanakan tanpa harus mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan banyak orang.
“Sebaiknya Negara jangan sampai main ‘petak umpat’ dengan Pandemi Covid-19 yang mudah mengeluarkan kebijakan tanpa melihat aspek keselamatan bersama. Pemerintah wajib terbuka dan transparan,” saranya.
Karena menururnya, bahwa hak politik dan hak keselamatan publik bukanlah hal yang patut dijadikan pertaruhan dalam pesta demokrasi sebagai penutup tahun 2020.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utaman yang perlu dilindungi oleh Negara,” pungkasnya.
Reporter: Ruslan AG II Redaktur: Ujang Herlan
