JURNALSUKABUMI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi secara terang-terangan optimis mampu mencapai target partisipasi pemilih sesuai target nasional di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 sebesar 77,5%.
Kendati, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi covid-19, akan tetapi keyakinan serta upaya capaian tersebut pun terus dilakukan. Satu di antaranya, melalui kegiatan Diskusi Publik di Hotel Agusta Cikukulu, Jumat (13/11/2020).
Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sukabumi, Meri Sariningsih mengatakan, upaya peningkatan partisipasi pemilih pun terus digeber, termasuk sosialisasi melalui Media Sosial (Medsos).
“Kami optimis mencapaian sesuai target, meski di tengah pandemi covid-19. Sebab, dilihat dari kepatuhan masyarakat akan protokol covid-19 kian lebih baik. Kemudian, capaian partisipasi pemilih di Pilkada 2015 pun sudah mencapai 58,92%,” ujarnya kepada wartawan.
Selain itu kata Meri, upaya partisipasi pemilih juga dilakuan melalui ajang Diskusi Publik seperti kali ini. Terlebih, dengan mengusung tema “Meningkatkan kesadaran partisipasi otonom pemilih dalam Pilkada serentak 2020 sebagai cara menyelamatkan demokrasi elektoral dan melawan pandemi covid-19.
“Ini ajang pendidikan politik kepada masyarakat agar sadar untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada waktunya. Bukan KPU saja, melainkan dari steckholder lainnya, termasuk rekan media,” jelasnya.
Masih kata Meri, Diskusi Publik KPU Kabupaten Sukabumi kali ini diikuti berbagai unsur kelembagaan yang nantinya mampu berperan aktif dalam mendorong kesadaran partisipasi politik.
“Diskusi publik ini juga kami mengundang narasumber yaitu, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Bapak Dr.H.Idham Holiq,M.Si, Dosen UIN Bandung, Dr.H.UU Nurul Huda ,MH dan Dosen UIKA Bogor, Dr.Teti Sufianti ,MM,” tutupnya.
Sementara itu, salah satu Narasumber Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Idham Holiq menambahkan, ada beberapa faktor urgensi pelaksanaan pemilih serentak di tengah pandemi covid-19.
Urgensi tersebut yaitu menjamin hak konstitusional setia warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, memastikan penegakkan prinsiif-prinsif demokrasi, memastikan legitimasi politik kepala daerah, menjaga keberlanjutan program pemerintah, khususnya terkait koordinasi penanganan covid-19.
Lanjut Idam, adapaun faktor penurunan kualitas kedaulatan dalam memilih diataranya pragmatisme politik seperti politik uang atau materi, lingkaran sosial atau social circles, tak terinformasikan atau terdidik dengan baik biasa disebut unwell-informed or unwel-educated, terlalu emosional.
“Intinya harus didasari kesadaran masing-masing bukan hanya KPU saja atau unsur pemerintah lainnya, ini harus bersama-sama untuk mencerdaskan akan pentingnya menyampaikan hak pilihnya,” tutupnya.
Reporter: Hendi II Redaktur: Ujang Herlan
